Keberanian Publik Melaporkan Jika Ada Persoalan
No Viral, No Justice. Adagium ini begitu melekat saat ini ketika ada peristiwa penting di masyarakat. Tidak akan menjadi berita, jika tidak viral di berbagai media. Seperti halnya, adanya pagar laut sepanjang 30 km yang saat ini menjadi perbincangan. Ditengarai tidak ada yang tahu. Nelayan, Departemen terkait, dan Pemerintah Daerah mengaku tidak tahu menahu. Bahkan, disinyalir Proyek Strategis Nasional (PSN) diduga dibangun sejak pemerintahan Jokowi. Tidak ada yang berani melaporkan persoalan ini. Akibat pemagaran ini, ekosistem laut terancam rusak.
Nelayan merugi sudah barangpasti akibat hal ini. Mereka harus mengeluarkan biaya melaut menjadi berlipat karena harus memutar menghindari pagar laut itu. Bahkan nelayan tidak bisa mencabut pagar laut itu dengan tangan kosong karena dipasang dengan kuat. Jika kapal nelayan menabrak pagar-pagar ini, kapal akan dengan mudah rusak.
Pagar Misterius
Keberadaan pagar laut itu, jelas merugikan nelayan. Tetapi, seharusnya berani melaporkan hal ini. Suatu proyek pembangunan harus dikaji bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Masyarakat sebetulnya sudah mengetahui mengenai persoalan ini, tetapi tidak ada yang berani bersuara. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, ada pihak yang merasa kebal hukum. Lega rasanya jika mendengar aka nada departemen yang membersihkan pagar laut tersebut.
Pagar laut itu diduga berfungsi untuk proyek reklamasi yang selanjutnya akan didirikan perumahan baru. Atas nama pembangunan, selayaknya memperhitungkan dampak lingkungan. Kehidupan binatang laut dan makhluk penghuninya harus dijaga. Peristiwa ini tidak akan diperbincangkan publik, jika tidak viral sebelumnya. Jadi, pengembangan kawasan baru harus memperhitungkan keberlangsungan kehidupan lingkungan sekitarnya.
Sinergi antar departemen dalam setiap proyek pembangunan harus diutamakan. Tidak ada lagi istilah proyek slintutan. Semua pihak yang berkompeten harus mengetahui. Sampai level terendah sekalipun, misalnya kelurahan atau RT/RW, harus mengetahui proyek ini. Jika hanya pemerintahan membiasakan sistem semacam ini, sinergi ini akan bisa menjadi sistem baku.
Dampak Kehidupan Lokal yang Terabaikan
Atas nama pembangunan, proyek-proyek besar seringkali menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat lokal dan sekitar. Pada proyek pagar laut, selain nelayan kehilangan akses pada wilayah menangkap ikan, komunitas pesisir yang pendapatan ekonominya bergantung pada hasil laut juga akan mengalami kesulitan. Kesulitan pada mata pencaharian akan memicu dampak-dampak sosial seperti kemiskinan, migrasi, dan konflik antar kelompok masyarakat.
Pemerintah dan pengembang proyek seringkali mementingkan kepentingan ekonomi jangka pendek yang sering abai pada keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Padahal proyek-proyek besar seringkali menimbulkan konsekuensi ekologis dan sosial dampak panjang. Keberlanjutan proyek tidak hanya terbatas mengenai kemampuan finansial atau teknis tetapi bagaimana juga dengan penerimaan dari masyarakat terdampak.
Meskipun begitu, masyarakat seringkali juga tidak menyadari bagaimana dampak proyek terhadap kehidupan mereka sampai akhirnya dampak tersebut dirasakan langsung, seperti hilangnya akses ekonomi atau rusaknya lingkungan sekitar mereka. Ini menandakan perlunya edukasi yang lebih efektif tentang pentingnya keterlibatan masyarakat. Selain dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, hal ini bisa mencegah adanya konflik serta mendorong masyarakat untuk turut aktif menjadi pengawas dalam proyek-proyek yang berpengaruh pada kehidupan mereka.
Agenda Kedepan
Apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi persoalan ini kedepan. Satu, lakukan sinergitas antar departemen dalam pemerintahan. Keterpaduan antar lembaga diperlukan dalam setiap proyek pembangunan. Keterlibatan setiap lembaga diperlukan dalam hal ini. Jejak digital setiap lembaga bisa diketahui oleh publik. Forum inilah bisa menjadi saluran warga untuk menyampaikan aspirasinya. Dengan begitu, bisa diperkirakan dampak bagi masyarakat sejak dini.
Kedua, ada baiknya amdal bisa diketahui publik dengan bahasa yang mudah lewat media sosial sekalipun. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan beberapa Pemerintah Daerah sudah melakukan publikasi mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) melalui situs resmi masing-masing atau media sosial. Namun, penjelasan mengenai perizinan amdal ini belum bisa dipahami dengan optimal oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan masih terlalu teknis dan ilmiah, yang sulit untuk dimengerti. Lewat sosial media yang mudah diakses publik, hal ini bisa dilakukan. Langkah awal yang strategis ini, bisa meminimalisir dampak lingkungan dan sosial dari suatu proyek. Besar kemungkinan perencanaan yang matang akan menghasilkan keberhasilan sebuah proyek.
Ketiga, harus ditingkatkan kepedulian publik untuk melaporkan setiap kejadian yang meresahkan masyarakat. Jika hal ini menjadi kebiasaan masyarakat, setiap proyek menjadi transparan. Jika diperlukan warga bisa dijanjikan award (hadiah). Hal ini hanya sebagai stimulan bagi warga yang berani melaporkan. Jika sudah menjadi tradisi untuk masyarakat, warga tidak perlu dibujuk lagi dengan hal ini. Keempat, setiap proyek harus memikirkan dampak lingkungan selanjutnya. Sangatlah tidak dewasa, hanya kepentingan ekonomi (profit) yang diutamakan. Pertimbangan lingkungan juga harus melandasi setiap perencanaan proyek.
Yayan Sakti Suryandaru | Dosen Departemen Komunikasi, FISIP Unair, Surabaya
Marie Ismah (Asisten Pengajar Departemen Komunikasi FISIP Unair)
Tinggalkan komentar