Fenomena Purbaya: Pesona Koboi Tantang Kewarasan Publik
Di tengah lanskap politik yang kian didominasi oleh riuh rendah media sosial, kemunculan Menteri Keuangan Purbaya menjadi sebuah anomali. Alih-alih populer melalui strategi influencer yang terukur, ia meroket berkat serangkaian pernyataan dan “kelakuan” di dunia nyata. Media massa menangkapnya, media sosial lantas menggema-kannya. Purbaya adalah antitesis dari pejabat publik yang gemar membangun citra di dunia maya. Bagi Purbaya, panggung utamanya adalah realitas kebijakan.
Fenomena ini patut menjadi refleksi. Publik, yang sering diasumsikan terbuai oleh pencitraan digital, ternyata masih menempatkan aksi nyata sebagai tolok ukur. Penerimaan publik terhadap Purbaya, yang awalnya diwarnai sorotan miring karena “gaya koboi”-nya, perlahan bergeser.
Ada semacam kerinduan kolektif akan sosok pemimpin yang dianggap otentik, berani, dan mau “membumi”. Namun, publik tidak boleh mabuk kepayang oleh persona.
Dualitas Komunikasi: Teknokratik dan Populis
Gaya “koboi” Purbaya bukanlah sekadar penampilan. Ia adalah manifestasi dualitas pendekatan komunikasi yang langka: teknokratik sekaligus populis. Kompas.id pun sempat mengulas gaya komunikasi Purbaya yang tampak berupaya menjembatani dua dunia yang kerap berseberangan.
Di satu sisi, ia tampil sebagai teknokrat. Keputusannya yang menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Woosh, dengan dasar argumen business to business (B to B), adalah satu contoh. Contoh lain tak kalah menghentak, ia secara terbuka “menjewer” para kepala daerah, menyoroti adanya dana Pemda sebesar Rp 234 triliun yang “ngendap” di perbankan. Ini adalah nalar teknokratik yang jengkel melihat inefisiensi dan menuntut optimalisasi anggaran untuk publik.
Di sisi lain, ia tak ragu memainkan kartu populis. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, Purbaya berani menyuarakan janji-janji yang menyentuh langsung denyut nadi rakyat, seperti wacana penurunan tarif PPN. Ini adalah pernyataan “melawan arus” (antimainstream) yang secara instan mudah disukai rakyat, karena seolah menunjukkan keberpihakan yang jelas. Pendekatan ganda inilah yang membedakannya dari birokrat formal yang berjarak.
Keberanian Purbaya “melawan arus” tentu memiliki konsekuensi. Sikapnya yang tegas dalam kasus Woosh atau kebijakan populisnya telah “mengguncang zona nyaman” banyak pejabat. Gebrakan soal dana Pemda yang ‘ngendap’ itu sontak memicu reaksi. Sejumlah kepala daerah terpaksa merespons dan memberikan klarifikasi atas lambatnya penyerapan anggaran di wilayah mereka. Ini membuktikan bahwa gayanya efektif dalam menciptakan urgensi dan menabrak kebuntuan birokrasi.
Dalam konteks global, sosok Purbaya mungkin mengingatkan kita pada figur seperti Yanis Varoufakis, mantan Menteri Keuangan Yunani. Varoufakis, seorang teknokrat ulung, menjadi sorotan dunia karena gaya informalnya dan keberaniannya melawan hegemoni “Troika” (Uni Eropa, IMF, dan Bank Sentral Eropa) saat krisis utang Yunani.
Figur teknokrat yang berani mengambil sikap populis dan “melawan” tatanan mapan memang memiliki daya tarik universal. Namun, penting juga dicatat, karier politik Varoufakis terbilang singkat dan penuh turbulensi.
Tetap Perlu Pengawasan
Pelajaran dari fenomena Purbaya sejatinya bukan sekadar soal gaya. Gaya “koboi” yang menerabas dan kebijakan populis ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjanjikan kecepatan yang didambakan publik. Di sisi lain, ia rawan mengabaikan proses kelembagaan yang esensial untuk checks and balances.
Di sinilah letak urgensi bagi publik untuk tetap kritis dan waspada. Publik tidak boleh mabuk kepayang oleh persona. Ambil contoh kasus dana Pemda yang ‘ngendap’. ‘Gaya koboi’ Purbaya yang menyorot angka Rp 234 triliun memang penting sebagai pemantik. Namun, peringatan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjukkan akar masalah yang jauh lebih kompleks.
Tito memaparkan bahwa persoalannya tidak sesederhana Pemda “malas” membelanjakan uang. Ada kendala sistemik seperti keterlambatan transfer dana bagi hasil (DBH) dari pusat, proses lelang dan pengadaan barang/jasa melalui e-katalog yang rumit, hingga persoalan administrasi lainnya.
Ini menjadi pelajaran berharga. Gebrakan populis mungkin enak didengar dan efektif sebagai berita. Namun, ia berisiko mengabaikan solusi sistemik, seperti diungkap oleh Kemendagri terkait kendala transfer pusat dan kerumitan regulasi pengadaan.
Tugas publik adalah mengawal agar “gaya koboi” itu tidak hanya berhenti sebagai “gimik” politik. Publik perlu benar-benar mendorong perbaikan tata kelola yang substansial dan menyeluruh, bukan sekadar saling tunjuk antar-lembaga.
Pengawalan dimulai dengan menolak untuk sekadar menjadi “penggemar” atau “pembenci” seorang pejabat berdasarkan gayanya. Alih-alih terhanyut oleh tepuk tangan atas “jeweran” sang menteri, public (termasuk media massa dan kelompok masyarakat sipil) harus segera menagih tindak lanjut. Pertanyaan kritisnya bukan lagi “Siapa yang salah?”, melainkan “Lalu, apa solusinya?”.
Ketika Purbaya menyorot dana Pemda dan Tito memaparkan kompleksitas birokrasi, pengawalan publik berarti menuntut kedua kementerian itu duduk bersama dan mempublikasikan peta jalan perbaikan yang konkret.
Gaya “koboi” cenderung menghasilkan drama politik yang menarik untuk diikuti sebagai infotainment. Pengawalan sejati adalah proses yang membosankan: memantau rilis data, membaca laporan, dan mengawasi perubahan regulasi. Publik harus menuntut transparansi penuh atas aliran dana, penyebab keterlambatan di setiap lini, dan langkah-langkah deregulasi yang diambil untuk mempercepat penyerapan.
Pada akhirnya, pesona “koboi” seorang Purbaya adalah aset jika ia menjadi energi untuk mendobrak kebuntuan birokrasi. Namun, ia bisa menjadi bencana jika pesona itu meninabobokan nalar kritis kita. Ujian sesungguhnya bagi Purbaya bukanlah seberapa tinggi popularitasnya, melainkan apakah “gebrakan”-nya terkonversi menjadi perbaikan tata kelola yang permanen.
Dan ujian bagi kita sebagai publik adalah apakah kita memilih menjadi penonton yang bersorak, atau warga negara yang mengawasi.***
Tinggalkan komentar