Namun, di balik keriuhan jemari yang sigap memindai wajah (face recognition) dan menatap layar pintar, tersimpan paradoks struktural yang mengusik nurani: bangsa ini sebenarnya belum berdaulat secara digital.

Kita terjebak menjadi pasar empuk barang selundupan, tempat beredarnya produk ilegal, hingga muara akhir bagi sampah teknologi (e-waste) industri global.

Melihat pola adaptasi ini, ingatan kita terlempar pada teori determinisme teknologi yang dicetuskan oleh Marshall McLuhan. McLuhan menegaskan melalui tesis terkenalnya bahwa “the medium is the message”. Media atau teknologi bukanlah sekadar alat netral yang pasif, melainkan kekuatan otomasi yang secara aktif mengondisikan, membentuk cara berpikir, serta merestrukturisasi pola hidup masyarakat.

Teknologi menjadi perpanjangan dari indra manusia (extensions of man). Celakanya, ketika perpanjangan indra tersebut diproduksi secara hegemonik oleh imperium luar, masyarakat penikmatnya (seperti yang terjadi di Indonesia) terjebak dalam adaptasi yang pasif-konsumtif.

Imperialisme di Era Digital

Jejak mentalitas bekas jajahan tampak nyata di sini. Dulu, Nusantara dikondisikan melayani kepentingan kolonial sebagai pemasok bahan mentah dan penyerap barang jadi. Kini di era digital, data pribadi kita yang disedot sebagai bahan mentah.

Indikator imperialisme teknologi gaya baru ini begitu kasat mata. Tengok saja bagaimana perusahaan-perusahaan teknologi multinasional (Big Tech) dapat secara bebas memengaruhi ritme sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini tanpa harus mendirikan kantor operasional resmi atau badan hukum di Indonesia yang tunduk pada hukum nasional. Secara ekonomi, mereka memetik keuntungan kapitalistik raksasa dari perputaran uang di tanah air.

Namun, yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah penarikan data pribadi ratusan juta warga negara Indonesia (WNI). Data kita diperlakukan sebagai bahan mentah (raw material) yang dimanipulasi, dimonetisasi, hingga dijual ke pihak lain demi keuntungan algoritma dan komersial asing.

Penguasaan data ini telah menjadi instrumen penjajahan bentuk baru, sebuah neo-imperialism. Siapa pun yang menggenggam hegemoni data, dialah yang memegang kendali atas preferensi publik, stabilitas ekonomi, hingga kepentingan geopolitik suatu bangsa.

Di sisi lain, masyarakat kita cenderung tidak sadar betapa berharganya aset digital tersebut. Ada kepatuhan pasif saat ada permintaan data pribadi untuk kepentingan aplikasi hiburan, perbankan, fitur pemindaian wajah, maupun administrasi secara online. Demi kemudahan sesaat, kita menyerahkan potongan-potongan kedaulatan diri tanpa daya tawar.

Celakanya, persoalan mendasar yang sudah menumpuk bertahun-tahun ini belum diimbangi oleh pilar hukum yang memadai. Hingga saat ini, benteng pertahanan digital Indonesia sangat rapuh karena hanya mengandalkan regulasi parsial sekelas Surat Edaran Menkominfo. Surat edaran tentu tidak memiliki taring eksekutif dan cakupan hukum yang kuat untuk menata kompleksitas ekosistem digital.

Kita tidak punya regulasi menyeluruh dari A sampai Z yang mengatur kehidupan media digital secara komprehensif. Negara tidak boleh terus-menerus bertindak seperti pemadam kebakaran yang baru panik ketika terjadi kebocoran data nasional. Sudah mendesak hadirnya Undang-Undang (UU) Khusus tentang Media Digital untuk mengontrol gerak raksasa teknologi asing dan melindungi hak-hak digital warga negara.

Raih Kedaulatan Digital

Pesan pokoknya tegas: masyarakat jangan mudah dikelabui oleh pesona perkembangan teknologi, dan jangan mudah tertipu untuk menyerahkan data pribadi secara sukarela kepada pihak lain. Kedaulatan tidak bisa diraih hanya dengan menjadi konsumen yang latah. Menghadapi gempuran imperialisme bentuk baru ini, membangun kedaulatan digital harus menjadi pekerjaan rumah bersama yang disikapi secara taktis, terstruktur, dan melembaga dari hulu hingga hilir.

Menghadapi gempuran imperialisme bentuk baru ini, membangun kedaulatan digital harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Kemandirian tersebut harus dibangun secara serentak melalui tiga pilar utama yang saling mengunci.

Pertama, dalam aspek regulasi, negara tidak boleh lagi bertaji ompong dengan hanya bersandar pada aturan parsial sekelas Surat Edaran Menteri. Taring hukum yang mengikat dan tegas hanya bisa diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Khusus tentang Media Digital yang menata ekosistem siber secara komprehensif dari A sampai Z. Aturan ini harus berani mewajibkan entitas Big Tech asing mendirikan badan hukum lokal di Indonesia, menetapkan denda berat atas komersialisasi data ilegal, serta menjamin hak-hak digital warga negara.

Sejalan dengan itu, pilar kedua berupa pembangunan infrastruktur digital mandiri menjadi syarat mutlak yang tak bisa ditawar. Ketergantungan ekstrem pada sistem komputasi awan dan peladen asing menempatkan data vital bangsa dalam ancaman peretasan maupun manipulasi geopolitik. Tanpa keandalan pusat data nasional dan ekosistem jaringan yang berdaulat, kita hanya akan terus menjadi penyewa di rumah milik korporasi global.

Pilar ketiga yang tak kalah krusial adalah pelembagaan literasi digital kritis di tengah masyarakat. Ini bukan sekadar gerakan bebas buta huruf internet, melainkan penyemaian skeptisisme yang sehat agar publik tidak lagi secara pasrah menyerahkan pindaian wajah (face recognition), nomor identitas, atau hak akses kontak pribadi demi kemudahan aplikasi gratisan. Masyarakat harus disadarkan bahwa setiap bait data adalah aset kedaulatan.

Tanpa ketiga pilar tersebut, kita akan selamanya menjadi bangsa jajahan di ruang siber, sebuah pasar raksasa yang riuh, tetapi tak pernah benar-benar memiliki rumahnya sendiri. Wallahualam Bissawab.***

Yayan Sakti Suryandaru

Dosen di Departemen Komunikasi, FISIP-Universitas Airlangga, Surabaya

Artikel Korban Imperialisme Teknologi, Sudahkah Kita Memiliki Kedaulatan Digital? pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #17 Hati – hati dengan prasangka pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #16 Penyakit Hati Menghambat Kemajuan pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #15 Masih perlukah tirakatan untuk saat ini? pertama kali tampil pada YSMedia.

Sejatinya, usia 81 tahun merupakan fase kedewasaan. Pada titik ini, sebuah bangsa seharusnya tak lagi terjebak dalam romantisme sejarah, melainkan berani melakukan otokritik yang jujur. Apakah struktur kenegaraan kita makin kokoh, atau justru memperlihatkan gejala keretakan institusional?

Indikator Keretakan Berbangsa

Dalam diskursus ilmu politik dan sosiologi hukum, keberlanjutan sebuah negara sangat ditentukan oleh legitimasi moral serta efektivitas tata kelola pemerintahannya. Ketika legitimasi itu tergerus, negara berada dalam bayang-bayang kerentanan. Penulis mengidentifikasi setidaknya ada lima indikator utama yang kerap menandai kemunduran suatu tata negara:

Bergesernya fungsi negara menjadi rezim ekstraktif. Ketika keuangan negara tertekan, jalan pintas yang kerap diambil adalah membebani masyarakat dengan berbagai pungutan dan pajak yang kian mencekik. Merujuk pendapat Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) dalam buku bertajuk “Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty”, institusi ekstraktif seperti ini mengeruk sumber daya rakyat demi menopang elit, tanpa memberikan imbal balik berupa jaminan sosial, pelayanan publik yang layak, atau kepastian hidup. Saat rakyat merasa hanya dijadikan sarana pengumpul pundi-pundi kekuasaan tanpa merasakan kehadiran negara di saat sulit, ikatan kontrak sosial (social contract) antara warga dan penguasa otomatis meluruh secara perlahan.

Pengisian posisi strategis oleh individu yang tidak kompeten. Ketika prinsip meritokrasi digantikan oleh ketaatan buta, transaksi politik, dan nepotisme, kompas tata kelola pemerintahan akan kehilangan arah. Posisi penentu kebijakan publik yang diisi oleh sosok-sosok tanpa kapasitas teknis maupun integritas moral hanya akan melahirkan kebijakan yang tambal-sulam, bertabrakan, dan merugikan masyarakat. Fenomena bagi-bagi kursi ini tidak hanya melumpuhkan efektivitas birokrasi, tetapi juga mematikan motivasi para profesional handal yang akhirnya memilih menepi karena kalah oleh kalkulasi oligarki.

Hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru dipersepsikan sebagai instrumen kekuasaan untuk memukul yang lemah dan melindungi yang berpunya. Stigma klasik berupa plesetan KUHP sebagai ”Kasih Uang Habis Perkara” yang masih bergema menunjukkan betapa dalamnya krisis kepercayaan (public trust) masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ketika keadilan bisa dibeli dan pelanggaran oleh elite ditoleransi, hukum kehilangan wibawa moralnya dan berubah menjadi sekadar alat kontrol sosial yang memicu sinisme massal.

Kepemimpinan yang abai dan tertutup dari penderitaan rakyat. Keretakan berbangsa kian menganga ketika para pejabat publik hidup dalam gelembung istimewa (privileged bubble) yang terisolasi dari realitas pahit di lapangan. Pemimpin yang tidak sensitif terhadap melonjaknya harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja, atau mahalnya biaya pendidikan justru sering kali mengeluarkan narasi yang meremehkan penderitaan warga. Ketidakmauan untuk bersimpati dan mendengarkan keluhan publik ini memperlebar jurang komunikasi politik, menciptakan alienasi mendalam antara rakyat jelata dan para penguasa.

Hilangnya rasa keadilan yang merata di tengah masyarakat. Keadilan bukan sekadar slogan di sila kelima Pancasila, melainkan fondasi utama keutuhan sebuah bangsa. Ketika ketimpangan sosial-ekonomi kian melebar, akses terhadap sumber daya nasional dikuasai segelintir kelompok, dan rasa tidak adil dirasakan secara sistematis, jalinan solidaritas kebangsaan akan robek. Kekecewaan kolektif yang tertimbun bertahun-tahun ini ibarat sekam kering yang sangat rentan memicu disintegrasi dari dalam, meruntuhkan keajegan negara tanpa perlu adanya ancaman invasi dari luar.

Komunikasi Politik dan Etika Dialog

Salah satu pilar penting dalam menjaga keajegan bernegara terletak pada kualitas komunikasi politiknya. Filsuf Jürgen Habermas (1981) menekankan pentingnya tindakan komunikatif dan ruang publik yang bebas dari dominasi. Negara modern harus mampu mendengarkan suara publik, bukan sebaliknya: gemar memproduksi pernyataan-pernyataan ambigu yang multitafsir, membingungkan, hingga memicu kegaduhan (blunder).

Pemerintah juga dituntut menjaga konsistensi regulasi. Kebiasaan menerbitkan kebijakan baru, yang tumpang-tindih atau bertentangan dengan aturan hukum yang ada, hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) serta keresahan di tingkat akar rumput.

Lebih dari itu, pendewasaan politik mengharuskan para penguasa mengubah cara pandangnya terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan dan kritik masyarakat seharusnya dimaknai sebagai vitamin demokrasi, bukan dicap sebagai tindakan subversif, pembangkangan, atau cap tidak nasionalis.

Secara historis dan normatif, memberi masukan jujur serta mengkritik pemimpin yang berkuasa merupakan perintah moral dan ajaran agama. Bahkan dalam rekam jejak tata kelola pemerintahan klasik (seperti pada masa Khilafah), tradisi menyampaikan kritik (nasihat) secara terbuka kepada khalifah adalah hal yang lazim dan dijamin. Membungkam kritik justru merupakan bentuk pengerdilan terhadap akal sehat berbangsa.

Bercermin pada Skandinavia

Jika Indonesia ingin menatap masa depan dengan arah kenegaraan yang jelas, kita perlu belajar dari praktik baik sejumlah negara di dunia. Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Finlandia, dan Norwegia sering kali dijadikan rujukan dunia.

Keberhasilan mereka menjadi negara berkinerja tinggi (high-trust society) bukan terletak pada kekayaan alam semata, melainkan pada transparansi tata kelola, jaminan sosial yang adil, serta kepastian hukum yang tidak memandang bulu. Di sana, hubungan antara negara dan warga dibangun di atas asas saling percaya (mutual trust), bukan kecurigaan.

Kunci penting lainnya terletak pada komitmen jangka panjang terhadap reorientasi pendidikan. Pendidikan nasional tidak boleh lagi sekadar berfokus pada pencapaian akademik hafalan atau kejar target angka-angka administratif semata.

Pendidikan masa depan harus difokuskan pada pengembangan keterampilan kolaboratif: kemampuan berinteraksi sosial, kapasitas bekerja sama, fleksibilitas adaptasi, serta penanaman nilai-nilai inklusivitas. Dari sekolah-sekolah itulah akan lahir generasi warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan emosional dan kesadaran kewargaan (civic literacy) yang matang.

Akhirnya, HUT RI ke-81 ini harus dimaknai lebih dari sekadar perayaan seremonial dan perlombaan rutin di gang-gang pemukiman. Momentum ini adalah panggilan sejarah bagi para penyelenggara negara untuk kembali pada komitmen awal pembentukan republik.

Mengingatkan penguasa akan bahaya keretakan bangsa bukanlah bentuk keputusasaan, melainkan wujud tertinggi dari rasa cinta tanah air. Sebab, negara yang ajeg dan bertahan sepanjang zaman bukanlah negara yang alergi terhadap kritik, melainkan negara yang mau mendengar, membenahi hukumnya, dan menempatkan keadilan sosial sebagai panglima tertinggi kemerdekaannya. Merdeka!***

Yayan Sakti Suryandaru

Dosen di Departemen Komunikasi, FISIP-Universitas Airlangga, Surabaya

Artikel Memuji Usia, Menguji Keajegan pada 81 Tahun Indonesia pertama kali tampil pada YSMedia.

Artikel Ngoppi #14 DIOBOK-OBOK NEGERIKU DI OBOK-OBOK pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #13 Mubazir Itu Gaya Setan !!! pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi#12 Edisi Tadabbur Alam Semeru, Merenungi Ciptaan, Mendekat Kepada Sang Pencipta pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #11 Jujur itu mahal : Berani nggak di dunia kerja ??? pertama kali tampil pada YSMedia.

Ngoppi atau Ngobrol Perkoro Iman adalah salah satu program dari Masjid Sabilillah Surabaya. Dipimpin oleh Pak Yayan Sakti Suryandaru, program ngoppi membicarakan banyak hal termasuk isu terkini yang telah terjadi di sekitar. Semua berkaitan dengan keimanan kita Allah SWT. Program Ngoppi diadakan setiap sabtu dan minggu setelah sholat subuh di selasar (teras) Masjid Sabilillah – Perumahan Kebraon Indah Permai Surabaya. Siapapun boleh bergabung dan memberikan masukan atau tema untuk konten selanjutnya. Semoga bermanfaat

Artikel Ngoppi #10 Cinta apa cuma ikut tren??? Fanatisme identitas social dalam piala dunia 2026 pertama kali tampil pada YSMedia.